Rabu, 22 Oktober 2014
Home » Pilihan, Suara Buruh, Terkini » Karyawan Tuntut Direktur Utama Merpati Mundur

Karyawan Tuntut Direktur Utama Merpati Mundur

Pesawat Merpati bersiap take off (Foto: IST)

SPC, Jakarta - Sejumlah pekerja PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) yang tergabung dalam Forum Pegawai Merpati (FPM), Serikat Karyawan Merpati, Asosiasi Pilot Merpati, serta Asosiasi Awak Kabin Merpati menuntut Direktur Utama Merpati, Rudy Setyopurnomo mundur dari kepemimpinan maskapai nasional tersebut. 

Rudy resmi diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan pada pertengahan Mei 2012. Tuntutan tersebut muncul terkait berbagai permasalahan yang menggelayuti seperti kasus tuduhan korupsi direksi lama Merpati periode 2010-2012.

“Kalau maunya karyawan, mundur dan ganti,” kata Aries Munandar, Ketua Badan Penasehat Serikat Pekerja (Sekar) Merpati, seperti dikutip, Kamis (7/3/2013).

Hari ini, seharusnya menjadi pertemuan upaya rekonsiliasi antara direksi lama Merpati periode 2010-2012 dengan sejumlah pihak berkepentingan membahas isu dalam maskapai tersebut.

Pihak yang seharusnya datang seperti Kementerian Negara BUMN, Komisi XI DPR, PT Jasindo, PT Pertamina, serta terutama Dirut Merpati Rudy Setyopurnomo.

Kenyataannya, pertemuan rekonsiliasi hanya dihadiri direksi lama Merpati, seperti mantan Direktur Operasional, Asep Eka Nugraha, mantan Direktur Teknik Wisudo, mantan Direktur Keuangan Muhammad Roem, perwakilan dari serikat pekerja, dan karyawan Merpati.

Mantan Direktur Utama Merpati, Sardjono Jhonny Tjitrokusumo menuturkan rekonsiliasi ini bertujuan meminta pertanggungjawaban Direktur Utama saat ini terkait tuduhan korupsi yang menyangkut dirinya.

Dia mengaku tak lagi tertarik untuk mengelola Merpati. “Apa mau kami? back off. Kami sudah tidak interest. Kami mau aman dengan kerjaan kami masing-masing. Clear-kan nama saya. Sudah, itu saja,” tegas dia.

Jhonny mengaku akan meneruskan proses hukum yang melibatkan Direktur Utama Merpati saat ini, selama tidak ada permintaan maaf darinya.

Jhonny melaporkan Rudy ke Polda Metrojaya, atas tuduhan pencemaran nama baik karena tuduhan pemberian uang kepada anggota DPR sebesar Rp 5 miliar dari Rp18 miliar terkait pengucuran Dana Penyertaan Modal Negara (PMN). (SPC/25/liputan6)

Berita Terkait

Leave a Reply

Mobile Site

QR Code - scan to visit our mobile site

Archives

Enter your email address to subscribe to this site and receive notifications of new posts by email.

Join 205 other subscribers

© 2014 SuaraPengusaha.Com. All Rights Reserved | Pindah ke Situs Mobile