Kamis, 27 November 2014
Home » Opini, Pilihan, Terkini » Kasus Suap Daging Impor Terungkap Karena Laporan Pengusaha yang Kecewa?

Kasus Suap Daging Impor Terungkap Karena Laporan Pengusaha yang Kecewa?

Foto: Lutfi Hasan Ishaq (metrotvnews)

SPC, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menjadi tersangka kasus dugaan suap impor daging. Dalam waktu singkat KPK langsung menahan Luthfi.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menduga, kasus itu terungkap atas kicauan importir daging yang merasa kecewa tak mendapat proyek tersebut.

“KPK dapat info dari masyarakat itu ya, tapi kemungkinan yang paling mungkin sesama importir yang gagal dapat lisensi. Jadi mereka nggak dapat (proyek), kecewa dan bilang (ke KPK),” kata Burhanudin di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (2/2/2013).

Sementara, soal adanya kemungkinan elite parpol yang membocorkan kasus itu ke KPK, Burhanuddin tak terlalu yakin akan hal itu. Sebab, sama saja elite parpol itu mempertaruhkan partainya.

“Saya sanksi. Mungkin saja ada yang membocorkan, namun apakah elite yang membocorkan? Itu namanya mempertaruhkan partai untuk kepentingan politik sendiri. Pertaruhan itu terlalu besar. Kepentingan politik di dalam menyangkut harga diri partai itu terlalu mahal. PKS agak lain dari demokrat,” kata Burhanudin.

Saat ini empat orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. Mereka adalah dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, asisten pribadi Luthfi Hasan, Ahmad Fathanah, dan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Arya dan Juard sebagai pemberi suap diduga melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sementara Ahmad dan Luthfi diduga melanggar pasal 12 a atau b, atau pasal 5 ayat 2, atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (SPC-20/merdeka)

Berita Terkait

Leave a Reply

Mobile Site

QR Code - scan to visit our mobile site

Archives

Enter your email address to subscribe to this site and receive notifications of new posts by email.

Join 208 other subscribers

© 2014 SuaraPengusaha.Com. All Rights Reserved | Pindah ke Situs Mobile