Selasa, 21 Oktober 2014
Home » APINDO, Pilihan, Terkini » Sofjan Wanandi: Praktik Korupsi di Daerah Menjadi Faktor Penghambat Investasi

Sofjan Wanandi: Praktik Korupsi di Daerah Menjadi Faktor Penghambat Investasi

Sofjan Wanandi (Foto: IST)

SPC, Jakarta – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan ketidakpastian hukum yang masih terjadi akan menghambat perkembangan investasi di daerah.

Ketua Apindo Sofjan Wanandi menjelaskan kebijakan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pembangunan justru pada praktiknya menimbulkan masalah baru.

Hal ini karena adanya aturan-aturan dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang  menghambat masuknya arus modal, seperti perizinan pengadaan lahan dan sebagainya.

“Kekhawatiran untuk berinvestasi karena ketidakpastian hukum. Apakah tidak bisa memperbaiki hukum yang ada (di daerah)?,” ujar Sofjan, seperti dikutip, Rabu (16/1/2013).

Lebih lanjut Sofjan menjelaskan dengan adanya aturan hukum yang tumpang tindih di daerah maka banyak pengusaha yang sudah tidak berani berinvestasi di bidang pertanian atau sumberdaya alam.

Selain itu praktik korupsi di daerah masih terjadi juga dinilai menjadi faktor penghambat investasi.

Dengan adanya ketidakpastian hukum didaerah, maka jumlah pengusaha yang benar menjadi semakin menyusut karena lebih banyak  pengusaha land seeking. Selain itu putusan pengadilan yang sudah lama ditetapkan juga dinilai tidak menjamin ketatapan hukum.

“Sekarag masalah tanah yang sudah 30 tahun sudah diputuskan, dipermasalahkan lagi,” tukas dia.

Sofjan juga mengatakan daerah yang berhasil sangat bergantung pada  pimpinannya. Namun, jumlah daerah yang berhasil dinilai sangat sedikit, justru daerah miskin yang banyak menghambat investasi.

Dia mengaku dari 500 kepala  daerah setingkat Walikota atau Kabupaten, hanya 20 persen yang mendukung  investasi. Selebihnya dinilai tidak.

Dalam kesempatan tersebut  Pengamat Ekonomi UGM Baswir Revrisond berpendapat para pengusaha sudah  banyak dimanjakan dan diberi kemudahan fasilitas oleh aturan-aturan yang  ada. Namun kontribusi pengusaha terhadap pembangunan kesejahteraan  masyarakat dinilai masih kurang, dengan banyaknya masyarakat miskin di  sekitar proyek investasi atau pusat kegiatan usaha.

Oleh  karenanya Baswir ingin supaya semua pihak berpegang pada UUD 1945 dalam  menyikapi permasalahan terkait investasi dan juga peningkatan  kesejahteraan rakyat.

“Jangan dibandingkan dengan negara maju,  disana pengangguran saja mendapat gaji. Jadi sebenarnya kita harus  kembali ke khitah,” pungkasnya. (SPC-20/beritasatu)

Berita Terkait

Leave a Reply

Mobile Site

QR Code - scan to visit our mobile site

Archives

Enter your email address to subscribe to this site and receive notifications of new posts by email.

Join 205 other subscribers

© 2014 SuaraPengusaha.Com. All Rights Reserved | Pindah ke Situs Mobile