Kamis, 27 November 2014
Home » APINDO, Pilihan, Terkini » Apindo Jabar: Pemerintah Biang Kerok Kenaikan UMK 2013

Apindo Jabar: Pemerintah Biang Kerok Kenaikan UMK 2013

Foto: Ketua Apindo Jabar, Deddy Wijaya (bantenpos)

SPC, Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Wijaya sependapat dengan sikap HTI terkait pemerintah tidak berhak campuri urusan pengaturan UMK.

Menurut Deddy, tidak ada keadilan untuk pengusaha dalam penetapan surat keputusan penetapan upah minimum kabupaten/kota yang sebagian sudah ditetapkan Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu.

“Pandangan itu (konsep islam) bagus. Kami sepakat, tidak ada tawar menawar dalam penetapan upah, kami tahu kebutuhan kami sampai dimana. Pemerintah memang biang keroknya, mungkin karena ada unsur politik jelang pilkada,” katanya.

Menurut  Deddy, ini bukan permasalahan jumlah UMK atau tawar menawar kebijakan. Perlu dipahami bahwa tiap daerah punya kebutuhan dan kebijakan yang berbeda-beda.

Sejauh ini, pihak Apindo tengah mengupayakan pengumpulan data untuk menghimpun suara para pengusaha kecil dan menengah yang tak sanggup membayar UMP/UMK. “Tanggal 20 Desember 2012 kami akan mengajukan penangguhan kebijakan ke pemerintah,” kata dia. (SPC-20/tempo)

Berita Terkait

Leave a Reply

Mobile Site

QR Code - scan to visit our mobile site

Archives

Enter your email address to subscribe to this site and receive notifications of new posts by email.

Join 208 other subscribers

© 2014 SuaraPengusaha.Com. All Rights Reserved | Pindah ke Situs Mobile