Sabtu, 22 November 2014
Home » Pilihan, Suara Pemerintah, Terkini » Konsep Ekonomi Biru Jadi Salah Satu Usulan Prioritas APEC

Konsep Ekonomi Biru Jadi Salah Satu Usulan Prioritas APEC

SPC, Jakarta – Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia akan mengusung tiga usulan prioritas saat menjadi ketua dan tuan rumah KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2013.

“Termasuk dalam usulan prioritas itu adalah konsep ekonomi biru, yang terkait soal kelautan dalam kerja APEC baik untuk mendukung konektivitas, integrasi ekonomi regional, ketahanan pangan serta perubahan iklim,” ujarnya saat rapat dengan Komisi I DPR, seperti dikutip, Kamis (11/10/12).

Tiga usulan adalah, “Attaining the Bogor Goals” dengan fokus perwujudan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka dan bebas, standarisasi dan reformasi struktural.

Usulan kedua adalah “Achieving Sustainable Growth with Equity” dengan fokus kepada peningkatan daya saing global UMKM, inklusi keuangan, ketahanan pangan, perubahan iklim dan pemberdayaan perempuan.

Usulan ketiga adalah “Promoting Connectivity” dengan fokus kepada konektivitas fisik, termasuk investasi infrastruktur dan konektivitas kelautan, institusional dan orang terhadap orang.

Selain itu, Indonesia juga telah menggulirkan beberapa gagasan yang diterima baik anggota APEC dan dilanjutkan pembahasannya pada 2013, yakni konsep fasilitasi perjalanan bagi “disaster relief personnel” serta penguatan salah satu dari tiga pilar APEC yakni aspek kerja sama ekonomi dan teknik untuk memperkuat pengembangan kapasitas bagi ekonomi berkembang.

“Selain isu prioritas tersebut, terdapat isu dan komitmen APEC di tahun-tahun sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti,” ujar dia.

Tema yang perlu ditindaklanjuti meliputi, kajian hambatan nontarif, kajian dampak “local content requirements” terhadap integrasi regional dan pertumbuhan ekonomi, pembahasan upaya menghentikan pasokan dan permintaan satwa langka secara ilegal.

Selain itu, kajian regulasi domestik untuk memperkuat mata rantai pasokan barang sebanyak 10 persen di tahun 2015 melalui pengurangan biaya, dan waktu dan ketidakpastian dalam pengiriman barang jasa.

Berikutnya, kajian implementasi praktik regulasi yang baik, serta menyelenggarakan pertemuan swasta-pemerintah untuk membahas investasi riset dan teknologi dalam mengatasi isu ketahanan pangan. (SPC-20/Antara)

Berita Terkait

Leave a Reply

Mobile Site

QR Code - scan to visit our mobile site

Archives

Enter your email address to subscribe to this site and receive notifications of new posts by email.

Join 208 other subscribers

© 2014 SuaraPengusaha.Com. All Rights Reserved | Pindah ke Situs Mobile