Sabtu, 20 September 2014
Home » Bisnis Daerah, Terkini » Pemkab Madiun Juga Usul Kenaikan UMK 2013

Pemkab Madiun Juga Usul Kenaikan UMK 2013

SPC, Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, dan dewan pengupahan setempat menyerahkan tiga usulan upah minimum kabupaten (UMK) kepada Bupati Madiun untuk diberlakukan pada tahun 2013.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Madiun Budi Tjahjono, mengatakan, tiga usulan UMK tersebut naik dari UMK Madiun tahun 2012 yang mencapai Rp775.000 per bulan. Ketiga usulan tersebut, sebesar Rp850.000, Rp896.602, dan Rp896.700.

“Dari tiga usulan itu, kelihatannya alternatif UMK yang ketiga atau Rp 896,700 yang disetujui. Sebab usulan tersebut yang mendekati capaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” ujar Budi Tjahjono kepada wartawan, Rabu (10//10/2012).

Ia menjelaskan, untuk menentukan besaran KHL, dewan pengupahan yang beranggotakan akademisi, perusahaan, dan serikat pekerja ini telah melakukan survei KHL di sejumlah pusat perekonomian di Kabupaten Madiun.

Di antaranya di daerah Pasar Caruban, Dolopo, dan Pagotan. Survei tersebut dilakukan dua kali, yakni pada bulan Mei dan September lalu.

“Hasil survei terakhir diketahui KHL Kabupaten Madiun mencapai Rp890.805. Dewan pengupahan memprediksi KHL akhir tahun akan naik hingga Rp915.000,” kata dia.

Jika tahun lalu hanya ada 40 item yang disurvei harganya, kini mencapai 62 item. Bahkan ada kebutuhan sekuder yang kini masuk dalam primer. Contoh yang paling mencolok item sarung yang masuk kebutuhan sandang primer.

Ia menambahkan, hitungan KHL tahun ini tinggi karena sejumlah harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Tidak hanya itu, harga rumah maupun kontrakan juga ikut naik.

“Dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Upah buruh pun wajib diperbarui, kalau tidak kesejahteraan buruh tidak bisa terwujud. Makanya pengusulan UMK baru perlu dilakukan,” terangnya.

Budi tidak menampik jika dewan pengupahan belum bisa mengusulkan UMK yang sesuai KHL. Sebab, pihaknya juga harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar UMK buruh. Jangan sampai UMK yang ditetapkan akan menjadi beban perusahaan yang akhirnya tidak bisa membayar upah para buruh.

“Usulan kedua belah pihak, baik serikat pekerja dan pengusaha akan kita tampung. Kita akan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak,” tambahnya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, Suyadi, mengatakan, usulan UMK tersebut telah diserahkan kepada Bupati Madiun untuk disetujui. Jika sudah disetujui, pihaknya akan mengirim usulan tersebut ke Pemprov Jatim.

“Kami memprediksi, UMK baru untuk Kabupaten Madiun dapat diketahui pada kisaran pertengahn Oktober hingga Desember mendatang. Harapan kami usulan tersebut disetujui,” kata Suyadi. (SPC-15/Ant)

Berita Terkait

Leave a Reply

Mobile Site

QR Code - scan to visit our mobile site

Archives

Enter your email address to subscribe to this site and receive notifications of new posts by email.

Join 203 other subscribers

© 2014 SuaraPengusaha.Com. All Rights Reserved | Pindah ke Situs Mobile