Kantor Menko Perekonomian Juga Ngaku Belum Ada Keputusan Soal JSS
Pilihan, Suara Pemerintah, Terkini Wednesday, July 4th, 2012 - 05:50 pmSPC, Jakarta – Tidak hanya Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana yang membantah telah adanya keputusan pemerintah yang menyetujui pengambilalihan pelaksanaan studi kelayakan proyek Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)/ Jembatan Selat Sunda (JSS).
Hal senada juga diungkapkan Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lucky Eko Wuryanto.
Dia menegaskan, pihaknya masih berpegang pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)/ Jembatan Selat Sunda (JSS). Perpres ini menjadi dasar untuk menjalankan proyek KSISS/JSS tersebut.
“Ya kalau usulan revisi boleh saja, tapi kesepakatan belum ada, kita juga belum lapor ke Pak Hatta. Soal preferensi yang diusulkan Kemenkeu, kan di Perpresnya tidak bilang begitu,” ujar Lucky di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Dia juga menegaskan, Perpres yang telah dibuat tersebut sudah sesuai dengan good corporate governance (GCG) sehingga tidak ada alasan merevisi Perpres ini karena menyalahi nilai-nilai tersebut.
Sebelumnya, kepala BKF Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, telah ada persetujuan dari pemerintah untuk pengambilalihan studi kelayakan proyek itu.
Persetujuan itu diambil dalam rapat lintas kementerian di Kantor Koordinator Perekomian. Rapat tersebut, kata dia, dihadiri perwakilan Kementerian PU dan juga Sekretaris Kabinet. (SPC-15)





























