Rabu, 23 Juli 2014
Home » Pilihan, Suara Pemerintah, Terkini » Soal Kebijakan Pajak Ekspor Hasil Tambang, Indonesia dan Jepang Beradu di WTO

Soal Kebijakan Pajak Ekspor Hasil Tambang, Indonesia dan Jepang Beradu di WTO

Ilustrasi (Foto: IST)

SPC, Jakarta – Seperti sudah diduga sebelumnya, akhirnya kebijakan bea keluar atau pajak ekspor terhadap komoditas tambang diadukan ke organisasi perdagangan dunia (WTO).

Yakni, perusahaan Jepang, Mitsubishi yang telah melaporkan masalah itu ke pemerintah Jepang sebelum akhirnya melanjutkannya ke WTO. Tidak hanya memrotes pengenaan bea keluar sebesar 20%, juga soal kebijakan larangan total ekspor tambang mentah mulai pada 2014.

“Yang melaporkan itu adalah Mitsubishi yang melaporkan ke pemerintah Jepang. Mitsubishi memang kekurangan biji nikel,” jelas Dirjen Mineral dan Pertambangan Kementerian ESDM Thamrin Sihite di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Meski begitu, Thamrin masih menduga, Jepang belum benar-benar mengadu ke WTO. Menurut dia, pemerintah Jepang sendiri telah diberi penjelasan dan memahami kebijakan itu.

Kebijakan itu semata-mata untuk menjaga pasokan tambang di dalam negeri. Dan itu tidak melanggar aturan WTO.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui Jepang mengadu ke WTO. Hidayat pun menyatakan siap meladeni gugatan itu dengan menyiapkan pengacara terbaik. Menurut dia, Jepang keberatan dengan kebijakan itu karena ratusan perusahaan pengolahan (smelter) di Jepang sedang menunggu-nunggu bahan baku dari Indonesia. (SPC-15)

Berita Terkait

Leave a Reply

Mobile Site

QR Code - scan to visit our mobile site

Archives

Enter your email address to subscribe to this site and receive notifications of new posts by email.

Join 199 other subscribers

© 2014 SuaraPengusaha.Com. All Rights Reserved | Pindah ke Situs Mobile