Ini Dia Alasan Kenapa Pemerintah Harus Tambah Kuota BBM Kalimantan
KADIN, Pilihan, Terkini Friday, May 25th, 2012 - 09:32 am
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi (Foto: kadin-indonesia.or.id)
SPC, Jakarta – Sampai saat ini belum jelas solusi atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan. Pertamina bilang, ada pengendalian. Pemerintah bilang sudah cukup karena sudah dihitung bahwa kuota selama ini cukup.
Para gubernur bilang, kuota yang diberikan pemerintah kurang. Bahkan, lebih sedikit dari yang kuota seharusnya.
Penguji mana yang benar di antara keduanya adalah realita di lapangan. Dimana-mana terjadi antrian pembeli BBM. Antriannya memanjang bahkan berkilometer. Tidak hanya itu, harga juga melambung menjadi Rp 15-20 ribu per liter.
Empat gubernur se-Kalimantan sudah mengancam akan memboikot semua produk pertambangan energi keluar dari wilayah itu bila kebutuhan BBM wilayah itu tidak juga dipenuhi.
Bak gayung bersambut, sejumlah kelompok masyarakat juga telah bersiap memblokir jalur-jalur pengeluaran tambang energi tersebut keluar dari Kalimantan.
Ketua Umum Kadin Kalimantan Selatan Endang Kesumayadi bilang, tidak ada pilihan bagi pemerintah, selain memenuhi permintaan itu. Kenapa?
Berikut adalah alasannya:
1. Ancaman disintegrasi. 4 Gubernur Kalimantan mengancam memboikot semua pengeluaran produk tambang energi dari wilayah Kalimantan. Mungkin ada yang menganggap itu cuma gertak saja. Tapi menurut Endang, keempat gubernur itu sangat serius. Apalagi, Ketua DPRD keempat provinsi juga memberikan sikap dukungan yang sama.
“Kalau di lapangan masyarakat mengancam memblokir jalan, itu masih kecil. Tapi, kalau keempat gubernur itu terpaksa membangkang kepada pemerintah resikonya sangat besar. Yang dibawah itu semua pada ngikut. Ancaman warga itu sangat serius,” kata Endang.
2. Faktor keadilan. Kalimantan itu menyumbang sangat besar devisa negara. Kalimantan Timur saja menyumbang hingga sekitar Rp 386 triliun per tahun dari hasil tambang migas, batubara, dan lain sebagainya. Belum kalau diakumulasi dengan sumbangan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sangat tidak fair bila daerah penghasil energi dan penyumbang devisa terbesar kemudian mengemis-ngemis energi, baik BBM maupun listrik.
3. Hidup warga Kalimantan makin sulit. Kelangkaan BBM itu sudah mengganggu perekonomian Kalimantan. Warga terpaksa membeli BBM yang sangat mahal, sekitar Rp 15-20 ribu per liter. Daya beli warga berkurang karena harga barang melambung dan biaya transportasi tinggi.
“Kegiatan masyarakat terganggu karena biayanya tinggi. Ini soal perut. Biasanya kemana urusan usaha 3 rate per hari, kini satu rate. Begitu juga dengan angkutan barang ke pelabuhan, jadi berkurang,” jelas Endang.
4. Gangguan pertumbuhan ekonomi nasional. Kesulitan BBM menyebabkan tidak maksimalnya produksi masyarakat maupun dunia usaha. Sampai saat ini, kerugian yang ditimbulkan akibat krisis BBM yang telah berjalan enam bulan itu diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Kemudian, bila ancaman empat gubernur itu dilakukan, itu akan mengganggu perekonomian nasional. Sebab, batubara, migas dan produk tambang lainnya banyak berasal dari wilayah itu dan mensuplai berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. (SPC-15)
